Kebijakan DLP dapat mencakup beberapa topik, termasuk klasifikasi data, kontrol akses, standar enkripsi, praktik penyimpanan dan pembuangan data, protokol respons insiden dan kontrol teknis seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak antivirus.
Manfaat utama dari kebijakan perlindungan data adalah bahwa mereka menetapkan standar yang jelas. Karyawan mengetahui tanggung jawab mereka untuk menjaga informasi sensitif dan sering kali mendapatkan pelatihan mengenai praktik keamanan data, seperti mengidentifikasi upaya phishing, menangani informasi sensitif dengan aman, dan segera melaporkan insiden keamanan.
Selain itu, kebijakan perlindungan data dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menawarkan proses yang jelas untuk aktivitas terkait data seperti permintaan akses, penyediaan pengguna, pelaporan insiden, dan audit keamanan.
Daripada membuat satu kebijakan untuk semua data, tim keamanan informasi biasanya membuat kebijakan yang berbeda untuk berbagai jenis data di jaringan mereka. Ini karena jenis data yang berbeda sering kali perlu ditangani secara berbeda untuk contoh penggunaan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan dan menghindari gangguan terhadap perilaku yang disetujui oleh pengguna akhir yang berwenang.
Sebagai contoh, informasi identifikasi pribadi (PII)—seperti nomor kartu kredit, nomor jaminan sosial, serta alamat rumah dan email—tunduk pada peraturan keamanan data yang menentukan penanganan yang tepat.
Namun, perusahaan mungkin melakukan apa yang diinginkannya dengan kekayaan intelektual (IP) sendiri. Selain itu, orang-orang yang membutuhkan akses ke PII mungkin bukan orang yang sama yang membutuhkan akses ke IP perusahaan.
Kedua jenis data tersebut perlu dilindungi, tetapi dengan cara yang berbeda; oleh karena itu, diperlukan kebijakan DLP yang berbeda yang disesuaikan dengan masing-masing jenis data.